Diduga Kepsek PKBM RAHMATUNAJAH Saat Dimintai Konfirmasi Soal BOP Kesetaraan Tidak Ada Di Kantor

Karawang—Tinta Merah Click–Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAHMATUNAJAH yang Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga enggan memberikan keterangan kepada awak media saat hendak dikonfirmasi terkait Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan,

Saat tim media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke lokasi PKBM Nurul Huda, kepala PKBM tidak berada di tempat. Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga tersebut biasanya berlangsung setiap hari Sabtu.

Baca Juga

Dugaan Permintaan Uang Koordinasi Proyek Jalan di Puseurjaya Disorot

Hendra Supriatna: Masyarakat Membayar untuk Mendapatkan Pelayanan Air yang Layak, Bukan Air Kotor — Direksi Harus Dievaluasi dan Dugaan Pelanggaran Hukum Harus Diusut Secara Transparan

Di lokasi, awak media hanya menemui seorang wanita paruh baya yang enggan disebutkan namanya. Ia mengatakan dalam bahasa Sunda, “Duka kamana, da teu araraya,” yang bila diterjemahkan berarti, “Tidak tahu ke mana, tidak ada orang siapa pun selain saya.”

Sikap tertutup ini menimbulkan dugaan adanya ketertutupan dalam pengelolaan dana bantuan BOP Kesetaraan tersebut. Fenomena seperti ini sangat disayangkan, mengingat pers memiliki fungsi sebagai pilar keempat demokrasi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik.

Sikap tidak kooperatif Kepala PKBM RAHMATUNAJAH terhadap wartawan justru menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Sejumlah warga bahkan menduga adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, hingga muncul istilah “PKBM siluman” — yakni lembaga yang hanya aktif ketika proses pencairan dana berlangsung.

Di tempat terpisah, Dedi Irawan, perwakilan dari Ormas GMPi, saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, mengatakan:

Baca Juga

Proyek Rehab Majlis Ta’lim At Toyibah Pedes Senilai Rp196 Juta Disorotan Tajam

Diduga Abaikan K3, Proyek Pembangunan Gedung Sekolah SMP AL Inayah di Karawang Bernilai Rp 2 Miliar Lebih Disorot Publik

“Seharusnya Dinas Pendidikan, khususnya bidang Pendidikan Nonformal (PNF), menindak tegas oknum PKBM yang dicurigai tidak transparan dalam mengelola anggaran pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, kini PKBM RAHMATUNAJAH menjadi sorotan publik dan diharapkan pihak terkait segera melakukan evaluasi serta penindakan agar dana BOP benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan, secara transparan dan akuntabel.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala PKBM RAHMATUNAJAH belum memberikan tanggapan. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, pesan hanya dibaca tanpa ada balasan.