Disinyakir  Kabag ULP/LPSE Sekretariat Pemkab Tanggamus Bagian ULP/LPSE Mark, up Anggaran Belanja Ratusan Juta

‎TANGGAMUS- Tinta Merah Click –Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari lingkungan birokrasi di Kabupaten Tanggamus. Kali ini, sorotan tajam mengarah Ke Bagian ULP/LPSE Sekretariat Daerah yang diduga mengelola sejumlah belanja dengan pola mark up harga satuan serta manipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ). tahun 2026
‎
‎Data yang dihimpun Media ini dan hasil investigasi Lapangan menunjukkan besarnya anggaran pada beberapa kegiatan yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil dan rawan diselewengkan.
‎
‎Beberapa pos anggaran pada tahun 2026 antara lain:
‎
‎Belanja Sewa untuk Asisten senilai Rp335.664.000 (Penyedia: Siger Inovasi).
‎
‎- Belanja Jasa Aplikasi E-Procurement Virtual Assistant Lanjutan senilai Rp134.809.500 (Penyedia: Newton Cipta Informatika).
‎
‎- Belanja Aplikasi Smart Mind senilai Rp144.716.250 (Penyedia: Newton Cipta Informatika
‎
‎
‎
‎Total anggaran yang mencapai ratusan rupiah ini dinilai tidak wajar dan membuka celah besar praktik korupsi berjamaah.
‎
‎Diduga kabag ULP HEADLINE melakukan Korupsi dengan modus yang digunakan diduga klasik: harga satuan dinaikkan, volume diperbesar, lalu SPJ disusun rapi seolah kegiatan berjalan sesuai prosedur.
‎“Ini pola lama yang terus dipelihara.
‎
‎
‎
‎Dugaan penggelembungan harga menjadi pintu masuk praktik bancakan anggaran., Upaya konfirmasi media kepada Hearli  selaku Kepala Bagian di ULP/LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dilakukan melalui WhatsApp.pada  tanggal 02 JULI 2026
‎
‎Pesan yang dikirim terlihat tidak dibaca dan panggilan telepon berang ulang tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan memilih bungkam.
‎
‎Sikap diam kabag Herli ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran.
‎
‎Awak media ini mendesak kepada kepada aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan.
‎
‎Pemeriksaan dokumen, vendor, serta alur pembayaran dianggap penting untuk membongkar dugaan permainan anggaran.
‎
‎“Jika ini dibiarkan, maka praktik korupsi akan terus menjadi budaya. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir.
‎
‎Jangan sampai Tanggamus  hanya menjadi ladang bancakan elite,
‎Kasus ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi menyeret pihak lain.
‎
‎Publik kini menunggu keberanian aparat hukum membuka tabir dugaan korupsi di Bagian ULP/LPSE Sekretariat Daerah Tanggamus.
‎
‎Jika terbukti, ini bukan sekadar penyimpangan administrasi, melainkan kejahatan yang merampas hak masyarakat.
‎
‎
‎(TOMI)
‎