Disinyalir Kabag Umum Tanggamus Mark,up Anggaran Makan Dan Minum Tamu Pemerintah Daerah/Belanja Sewa Untuk Asisten, Ratusan Juta Rupiah

‎Tanggamus: Tinta Merah Click –Dugaan mark up anggaran kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus . Kali ini, sorotan tertuju pada anggaran makan dan minum rapat tamu Bupati Tanggamus/tamu Pemerintah daerah yang tercantum dalam Sirup/APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,7 miliar.
‎
‎
‎Selain itu,  Belanja Sewa untuk Asisten senilai Rp 335.664.000 (Penyedia: Siger Inovasi). juga menuai tanda tanya. Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), nilai anggaran makan minum tamu pemerintah daerah dan anggaran Belanja Sewa untuk Asisten senilai Rp335.664.000, penyedia.
‎
‎
‎Tak hanyana belanja  makan dan  minum tamu pemerintah daerah yang diduga mark, up di pos angaran
‎Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya senilai Rp122.500.000 (Penyedia: Swara Antar Nusa, tak luput dari indikasi Di Mark,up.
‎
‎Pemerintah Pusat Mengucur kanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Anggaran ini berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan, namun hal tersebut tidak berlaku untuk Kabag Umum Tanggamus, Eko Didi Armadi Melakukan dugaan korupsi dengan modus mark,up atau anggaran belanja yang dilebihkan.
‎
‎
‎
‎”awak media ini mencoba meminta klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Tanggamus, Eko Didi Armadi, bungkam, selaku pihak yang diduga berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran tersebut.
‎
‎Namun hingga berita ini diterbitkan, kabag umum tanganganus Bungkam belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media ini, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat, belum mendapatkan jawaban. senin 22UNI 2026.
‎
‎Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, besarnya anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dinilai penting, terlebih anggaran tersebut bersumber uang pajak rakyat
‎
‎Awak media ini menegaskan akan terus mengawawal dan melakukan konfirmasi serta membuka ruang hak jawab kepada pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan objektivitas pemberitaan, Dan akan  terus memantau perkembangan kasus berit ini.   (RUSDI)
‎